Antisipasi Creeping Teory

Dengan Menanam Air

Persoalan air di Kota Kupang akan mendatangkan bencana yang serius, apabila orang tidak menempatkan air pada program prioritas. Semua yang dibangun, tidak akan berarti apa-apa, jika kita tidak mulai menempatkan persoalan air pada urutan pertama.

Sebab, air adalah sesuatu yang tidak dapat diganti. Hal ini disampaikan pakar lahan kering dan juga akademisi dari Univeristas Kristen Artha Wacana Kupang, Zet Malelak dalam diskusi TimEx Forum di Graha Pena Timor Express, Rabu (14/9) lalu.

Menurut Zet, ada sebuah teori air yang perlu diwaspadai saat ini. Creeping teory namanya yang berasal dari kata creep yang berarti rayap. Sebuah balok yang bagus, namun ringan ketika diangkat, berarti didalamnya sudah berlubang akibat dimakan rayap.

 

“…untuk mengantisipasi bahaya creeping teory, maka bisa dimulai dengan menanam air (water planting), membuat embung, cekdam dan lubang resapan.”

Dengan demikian, kayu tersebut tidak dipakai lagi. Demikian halnya dengan hukum mata air, apabila satu mata air sudah hilang, maka mata air yang hilang tidak akan pernah kembali. Apabila mata air kembali muncul, maka itu sudah di luar dari ilmu pengetahuan lingkungan.

“Creeping ini yang paling bahaya dalam teori air. Teori ini sangat dikhawatirkan di seluruh dunia. Kami sudah mendiskusikan teori ini secara serius sejak tiga tahun lalu,” ujarnya. Zet mengaku, selama 20 tahun, dia dan beberapa rekannya telah mengumpulkan sejumlah data berkaitan dengan potensi air permukaan. Data yang terkumpul sangat miris, karena potensi air permukaan justru terus berkurang dari waktu ke waktu. Bahkan, ada mata air yang hilang. Kali Merdeka misalnya. 20 tahun yang lalu, kali ini memiliki tujuh mata air. Tetapi sekarang tidak ada mata air sama sekali. Kali Dendeng yang dulunya memiliki 324 mata air, sekarang tinggal 22 mata air. Begitu juga dengan mata air di Camplong. Dulunya ada 98 mata air, tetapi sekarang tinggal tiga mata air.

“Data ini tidak main-main. Tapi orang yang mendengar selama 20 tahun, tidak mengambil keputusan sama sekali. Karena mereka merasa air sepertinya masih ada,” katanya.

Gejala creeping saat ini sebut Zet, sudah sangat nampak, di mana air cadangan di Timor tinggal 17 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pertambahan penduduk di Kota Kupang yang terus berkembang. Diprediksi, lima tahun lagi, warga Kota Kupang bisa mencapai angka 1,2 juta. Dengan demikian, apabila creeping teory tidak disimak secara baik, maka bisa menjadi bencana bagi manusia.

Masih terkait dengan creeping teory, Zet kemukakan, rongga-rongga tanah di pulau Timor tersusun dari gamping dan kapur yang mudah rontok. Fatalnya lagi, saat ini praktek eksploitasi sangat banyak. Begitu juga dengan aktivitas pengambilan air bawah tanah (pengeboran air) yang berlebihan. Sehingga, lapisan tanah jatuh dan menutup pori-pori bumi atau jalur resapan air yang mengakibatkan air hujan tidak dapat terserap kembali ke dalam tanah. “Kalau lapisan tanah jatuh, selang water akan terjepit dan menipis. Maka berapa pun jumlah hujan yang dikirim Tuhan, tetap tidak akan masuk ke bumi. Air hujan akan keluar dan terbuang ke laut,” katanya.

Apa yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi bahaya creeping teory? Menurut Zet Malelak, tidak ada cara lain, selain dengan menanam air (water planting). Bisa dengan membuat embung, cekdam dan lubang resapan. Sehingga di musim hujan, orang tidak saja menanam tanam-tanaman, tetapi juga menanam air. “Tuhan memberikan hujan di Timor sama banyak dengan hujan di Jawa. Di sini hujan tiga hari, sama banyaknya dengan hujan dua bulan di Jawa. Jadi air di Timor sebenarnya juga melimpah,” jelasnya.

Lubang tanam Ubi Ungu di Desa Linamnutu

Zet menambahkan, dalam teori ekonomi, saving sama dengan investasi (S=I). Tidak pernah saving, berarti tidak punya investasi. Namun perlu disadari bahwa semua investasi apa saja di atas lahan kering, pasti membutuhkan air. Misalnya, pariwisata, perhotelan, perkebunan dan lain sebagainya.

Dengan demikian, menanam air sama halnya dengan menyiapkan investasi (S=A=I). “Jadi lucu kalau orang mau investasi, tapi tidak mau saving air. Ini teori yang paling kuat dalam ekonomi untuk suatu proyek investasi,” ungkapnya sembari mengutip nats Alkitab, tidak menanam, tidak menuai.

 

NTT Alami Defisit Air 1,5 Miliar Kubik Tiap Tahun

SELURUH daerah di Provinsi NTT, terancam mengalami krisis air. Di satu sisi, hal ini dikarenakan minimnya curah hujan di NTT. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat akan air tidak sebanding dengan ketersediaan air baku. Kondisi ini membuat masyarakat kebingungan mencari air.

Bahkan, di Kota Kupang khususnya, masyarakat terpaksa merogoh kocek untuk membeli air dengan harga mahal. Persoalan ini bisa diatasi dengan pengelolaan sumber daya air (SDA) yang baik dapat mengatasi persoalan minimnya ketersediaan air bagi masyarakat NTT.

Berkaitan dengan potensi air permukaan, Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air (SDA) NTT, Andre Kore menjelaskan, bulan basah (musim hujan) di NTT memang lebih singkat dibandingkan bulan kering (musim kemarau). Sayangnya, saat terjadi surplus, air tersebut justru terbuang begitu saja ke laut, tanpa ada daerah tangkapan/jebakan air.

Sumur resapan di Desa Ledekepaka, Kab. Sabu-Raijua

Kondisi ini mengakibatkan NTT mengalami defisit air sebanyak 1,5 miliar kubik per tahun. “Inilah kondisi kita saat ini,” ujar Andre yang juga adalah Kepala Dinas PU Provinsi NTT.

Cara untuk mengatasi persoalan ini sebut Andre, yakni dengan merekayasa daerah-daerah tertentu untuk dijadikan tempat penampung air. Seperti waduk, embung, sumur bor dan lain sebagainya. “Saat ini kita punya embung, sumur bor, embung kecil dan satu bendungan. Tapi air yang berhasil ditampung hanya 58 juta kubik. Tentu tidak cukup untuk mengatasi defisit yang ada,” jelasnya.

Andre menambahkan, saat pemerintah tengah memikirkan rencana pembangunan tempat-tempat jebakan air, justru muncul banyak persoalan sosial. Misalnya persoalan mengenai lahan, yang mana warga tidak menghendaki lahan mereka dipakai untuk pembangunan bendungan. Sekalipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pendekatan.

Tidaklah heran jika Provinsi NTB saat ini sudah memiliki 16 embung. Sedangkan NTT baru memiliki satu embung dan dua embung yang sementara dibangun (bendungan Rotiklot dan Raknamo). Padahal, NTB dan NTT sama-sama membangun bendungan tahun 2000 silam.

“Bendungan Kolhua dan Lambo sampai saat ini belum dibangun karena masih ada tarik ulur soal lahan. Padahal, Kolhua itu harus dibangun lebih dahulu dari dua bendungan lainnya yang sedang dibangun,” katanya.

Meski masih ada persoalan-persoalan sosial, Andre menegaskan, rencana pembangunan tujuh bendungan di NTT sudah masuk dalam Keputusan Presiden (Keppres). Di antaranya, bendungan Rotiklot dan Raknamo yang sedang dibangun dan lima bendungan lainnya yang hendak dibangun. Yakni, bendungan Manikin (Kabupaten Kupang), Temef (Kabupaten TTS), Napung Gete (Kabupaten Sikka), Lambo (Kabupaten Nagekeo) dan bendungan Kolhua (Kota Kupang).

Tujuh bendungan ini termasuk dalam 49 bendungan yang akan dibangun oleh pemerintah pusat. “Dirjen Cipta Karya bilang tujuh bendungan itu masih kurang. Bisa dinaikkan jadi 12 bendungan. Tapi kita terbentur dengan masalah lahan. Masyarakat masih berpikir bahwa membangun infrastruktur itu sama dengan menghilangkan etnis,” ungkapnya. (Tommy Aquinoda/Oranis Herman)

Sudah di posting terlebih dahulu pada Koran harian Timor Express pada 25 September 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *