Pendeta Rini dan keluarga ©CIS Timor Media

Lahir di Kupang 21 Januari 1983, perempuan ramah yang biasa disapa Pendeta Rini ini memiliki nama lengkap  Pdt Rianita Weli Kosapilawan – Sinlaeloe S.Th. Sapaan tersebut karena tugasnya sebagai pendeta sekaligus Ketua Majelis Jemaat GMIT Hosana Boni di Dusun Tiga, Desa Tolnako, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Desa Tolnaku adalah salah satu desa dampingan program PfR Indonesia, dengan CARE International Indonesia dan CIS Timor bekerjasama dalam implementasinya.

Dengan status sebagai ulama di desa, Pendeta Rini selalu diundang dalam pertemuan-pertemuan desa termasuk Musrenbang Desa. Sebagai pemimpin yang juga bertanggungjawab terhadap kesejahteraan jemaat/umat yang juga adalah warga desa Tolnako, Pendeta Rini melihat masih ada gap besar terkait partisipasi maupun pemenuhan kepentingan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa.  

Melihat situasi ini Pendeta Rini kemudian secara  gigih memperjuangkan kepentingan jemaat secara umum dan khususnya perempuan, mulai dari perencanaan pada level dusun sampai ke levevl desa. Dengan dukungan PfR Indonesia dalam mendorong pengarusutamaan gender dalam perencanaan desa, Pendeta Rini seperti mendapat energi tambahan untuk memperjuangkan harapannya.

Perlahan namun nampak cukup jelas saat ini keterlibatan perempuan mulai terlihat walau dalam jumlah yang masih sedikit. Selain itu usulan-usulan yang diinisiasi oleh Pendeta Rini dan kaum perempuan dari tingkat dusun telah terakomodir dalam perencanaan desa, diantaranya adalah posyandu dan PAUD.

Bagi Pendeta Rini, kolaborasi antara lembaga agama, LSM, dan pemerintah seperti yang terjadi di Desa Tolnaku merupakan hal positif yang perlu dilakukan terus, bahkan ditingkatkan sampai pada semua level pemerintah. Selanjutnya ibu dari Samara Nirista Kosapilawan ini mengatakan bahwa masyarakat itu bagian dari jemaat yang menjadi sasaran pelayanan sehingga kolaborasi pemerintah dan gereja harus ditingkatkan, Jadi di dunia ini yang harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan manusia adalah lembaga agama dan pemerintah, karena manusia yang sama dalam lembaga agama disebut umat dan dalam pemerintahan disebut masyarakat, maka wajib hukumnya ada kolaborasi antara pemerintah dan lembaga agama”, tegasnya lagi.***
(Buce Ga)

©CIS Timor Media

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *