LAPORAN WORKSHOP

PENILAIAN DESA TANGGUH BENCANA

DI KABUPATEN KUPANG

Kupang, 16-18 Juli 2018

Ditulis oleh: Chasan Ascholani

RINGKASAN  : Workshop penilaian desa tangguh bencana telah berhasil memfasilitasi 14 desa untuk melakukan penilaian mandiri terhadap 20 indikator desa tangguh bencana sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Berdasarkan penilaian tersebut, 12 desa (2 desa tidak hadir) sudah memiliki rencana aksi kegiatan untuk membangun desa tangguh bencana yang akan dimasukan dalam rencana pembangunan desa. Selain rencana aksi di tingkat desa, peserta workshop juga berhasil merumuskan usulan kegiatan kepada pemerintah kabupaten, provinsi,dan nasional untuk mendukung pengembangan desa tangguh di Kabupaten Kupang. Usulan tersebut akan disampaikan dalam workshop penilaian kabupaten tangguh yang akan dilaksanakan pada 1-3 Agustus 2018. Untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi tersebut, peserta juga menyepakati beberapa rencana kegiatan tindak lanjut yang akan dilaksanakan bersama-sama.

HASIL YANG DICAPAI

Hasil workshop dikategorikan dalam 5 bagian, yaitu (1) kesimpulan hasil diskusi panel, (2) hasil penilaian desa tangguh bencana, (3) rencana aksi pemerintah desa untuk mencapai ketangguhan, dan (4) usulan kegiatan kepada pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional untuk mendukung desa tangguh bencana. Rincian hasil pada masing-masing kategori ialah sebagai berikut:

Chasan Ascholani | Development Consultant
Kesimpulan hasil diskusi panel

Diskusi yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kepala BPBD Kabupaten Kupang, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang, dan CARE International Indonesia, memberikan 8 kesimpulan, yaitu:

  1. Ancaman bencana utama yang sering terkadi di Kabupaten Kupang ialah tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, banjir, abrasi, kekeringan, dan gempabumi. Ancaman bencana ini yang perlu diperhatikan dan diantisipasi dalam membangun desa tangguh bencana.
  2. Pemerintah Kabupaten Kupang baru memfasilitasi dua desa tangguh bencana dengan dukungan dari BNPB. Selain itu, belum ada program desa tangguh yang dilakukan oleh BPBD.
  3. Program prioritas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk tahun 2018 ialah  Produk unggulan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Embung desa, dan Sarana olahraga desa. Program prioritas tersebut yang juga didorong untuk dilaksanakan oleh banyak desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kupang.
  4. Pendanaan untuk kegiatan pra-bencana, misalnya untuk pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana, dapat dialokasikan dari dana desa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, kegiatan pra-bencana juga bisa menggunakan sumber dana lain seperti bantuan program dari Kementerian Desa, LSM, dan swasta.
  5. Pendanaan untuk kegiatan tanggap darurat bencana dialokasikan sebesar 1% dari dana desa dalam pos anggaran tidak terduga. Akan tetapi, alokasi dana tersebut baru bisa digunakan untuk tanggap darurat dengan syarat adanya SK Bupati tentang status darurat bencana. Dengan kata lain, pemerintah desa tidak bisa leluasa menggunakan dana darurat tersebut, dan pada praktiknya selalu dikembalikan ke pemerintah. Untuk itu, diperlukan perubahan kebijakan di tingkat nasional untuk merubah persyaratan penggunaan dana tersebut.
  6. Semua rencana pengembangan desa tangguh bencana harus ada dalam RPJMDesa. Rencana ini harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kewenangan desa. Untuk memperkuat kewenangan desa, pemerintah desa harus membuat Peraturan Desa tentang kewenangan desa yang merupakan penjelasan lebih terinci dari Peraturan Bupati.
  7. RPJMDesa harus disusun dengan melihatkan semua kelompok di desa, termasuk perempuan, orang tua, penyandang disabilitas, dan anak-anak. Penyusunan RPJMDes juga perlu dimulai dari tingkat Dusun memalui musyawarah dusun. Hal ini untuk memastikan aspirasi masyarakat teridentifikasi dalam proses dan dimasukan dalam perencanaan pembangunan desa.
  8. Untuk membuat RPJMDesa yang sensitif dan responsif gender, dibutuhkan data pilah yang lengkap. Data pilah tersebut berdasarkan jenis kelamin, usia, kondisi sosial-ekonomi, dan akses terhadap sumberdaya.
Pembukaan Workshop oleh Asisten II Kabupaten Kupang
Hasil Penilaian Desa Tangguh Bencana

Terdapat 14 desa di Kabupaten Kupang yang mengikuti penilaian desa tangguh bencana. Penilaian dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 yang memuat 20 indikator. Hasil penilaian menunjukkan bahwa di antara 14 desa tersebut, terdapat 1 desa yang masuk kategori Desa Tangguh Madya, yaitu Desa Mata Air. Desa ini sudah banyak mencapai indikator desa tangguh, karena beberapa LSM bekerja di sana untuk membangun desa tangguh. Selain desa Mata Air, terdapat 4 desa yang masuk kategori Desa Tangguh Pratama, yaitu Desa Tolnako, Oebelo, Oelatimo, dan Nuataus. Sedangkan 9 desa sisanya belum masuk kategori Desa Tangguh Bencana. Rincian capaian indikator untuk masing-masing desa digambarkan dalam grafik berikut.  

©Chasan Ascholani
©Chasan Ascholani

Dari sisi indikator yang sudah tercapai, di antara 20 indikator Desa Tangguh Bencana, mitigasi struktural, pengelolaan sumberdaya alam untuk pengurangan risiko, dan alokasi dana darurat dari dana desa adalah tiga indikator yang paling banyak dicapai. Sedangkan indikator pelatihan untuk relawan dan untuk aparat pemerintah desa adalah indikator yang paling rendah capaiannya. Kemudian, indikator forum PRB, relawan penanggulangan bencana, dan partisipasi warga juga merupakan indikator yang belum banyak dicapai. Secara lengkap, capaian masing-masing indikator untuk 14 desa di Kabupaten Kupang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini.

©Chasan Ascholani
Rencana Aksi Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil penilaian desa tangguh bencana, masing-masing desa mengidentifikasi indikator yang belum tercapai, dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk memenuhinya dalam kerangka waktu sampai 5 tahun ke depan. Akan tetapi, karena sisa masa jabatan Kepala Desa yang hadir pada workshop ini beragam, maka rencana aksi disusun sesuai dengan sisa masa jabatan masing-masing. Rincian rencana aksi di setiap desa ialah sebagai berikut ;

No. Nama Desa Ancaman Rencana Aksi Desa
1 Nuataus 1. Banjir

2. Kekeringan

1.     Fisik : pembangunan tembok penahan banjir, embung-embung

2.     Kerja sama dengan pihak kecamatan, kabupaten, dan organisasi lain dalam rangka mencapai PRB untuk ancaman banjir dan Kekeringan

2 Oelatimo 1.     Kekeringan

2.     Banjir

3.     Kebakaran hutan

1.     Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparat desa

2.     Pelatihan bagi relawan terkait penanggulangan bencana

3.     Sosialisasi terkait ketangguhan masyarakat dan penanggulangan bencana

4.     Pengadaan peralatan untuk tim relawan

5.     Bekerja sama dengan pihak luar untuk PB

6.     Pemetaan lokasi rawan bencana dan jalur evakuasi

7.     Kesepakatan iuran masyarakat untuk tanggap darurat

3 Oebelo 1.     Banjir

 

1.     Papan informasi dan tanda jalur evakuasi (agar informasi sampai ke masyarakat)

2.     Pelatihan penanggulangan bencana dan pengadaan sarana prasarana bagi relawan

4 Oeteta 1.     Banjir

2.     Kekeringan

3.     Abrasi pantai

1.     Pertemuan sosialisasi bersama tokoh adat, perempuan, penyandang disabilitas, orang tua, anak

2.     Pelatihan bagi relawan

3.     Perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan penanggulangan banjir dan abrasi pantai

4.     Melaksanakan kegiatan untuk jalur evakuasi titik rawan (banjir dan abrasi)

5.     Penanaman mangrove di garis pantai

5 Oesena 1.     Kekeringan

2.     Pergeseran tanah

3.     Angin Puting beliung

1.     Pembentukan forum PRB

2.     Penyusunan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Bencana

3.     Kajian Risiko bencana

4.     Perencanaan Penanggulangan Bencana

6 Hansisi 1.     Abrasi pantai

2.     Kekeringan

1.     Pembentukan tim relawan

2.     Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparat dan tim relawan

3.     Pembangunan fisik dalam upaya pengurangan risiko bencana

4.     Peta dan kajian risiko

7 Oebola 1.     Kekeringan

2.     Kebakaran hutan

1.     Penyusunan Peraturan Desa untuk PB

2.     Pembentukan tim relawan (pelatihan dan simulasi)

3.     Pembentukan pengelola dan pengguna anggaran untuk PRB

4.     Keterlibatan perempuan dalam tim relawan

5.     Penyediaan jalur evakuasi dan shelter untuk tanggap darurat

6.     Penyediaan perlengkapan sarana dan prasarana logistik untuk PB

8 Pantulan 1.     Banjir

2.     Abrasi

3.     Kekeringan

1.     Pembentukan Forum PRB

2.     Alokasi anggaran desa untuk kegiatan PRB

3.     Pelibatan masyarakat dalam tim PB

4.     Pemetaan ancaman dan risiko bencana

5.     Peningkatan ekonomi : kegiatan dalam upaya menjaga aktivitas produksi saat terjadi ancaman bencana

6.     Pelindungan kesehatan kelompok rentan (anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas dll)

7.     Pengelolaan sumber daya alam (sungai hutan dan pantai) untuk PB

9 Hoeknutu (tidak datang)
10 Tolnako 1.     Longsor

2.     Kekeringan

3.     Angin puting beliung

1.     Penyusunan Peraturan Desa tentang PB (untuk penganggaran)

2.     Pembentukan relawan untuk PB

11 Oelbiteno 1.     Longsor

2.     Kekeringan

3.     Kebakaran hutan

1.     Pembentukan tim relawan

2.     Pemetaan lokasi ancaman longsor dan jalur evakuasi

3.     Kerja sama peningkatan kapasitas relawan dan aparat

4.     Pembangunan tembok penahan longsor

5.     Peraturan Desa tentang pemeliharan sarana tembok penahan longsor

12 Nunsaen 1.     Kebakaran hutan

2.     Longsor

1.     Pembentukan Forum PRB

2.     Pembentukan tim relawan dan pelatihan

3.     Peta dan jalur evakuasi

4.     Alokasi anggaran desa untuk tembok penahan longsor

13 Camplong II
  1. Pergeseran tanah
(tidak datang)
14 Mata Air 1.     Abrasi pantai

2.     Banjir

3.     Longsor

1.     Pembentukan forum PRB (adanya keterwakilan dari wakil masyarakat, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia dll)

2.     Pelatihan ketangguhan dalam menghadapi ancaman (gladi respon Tanggap Darurat bagi masyarakat secara reguler (setahun sekali)

3.     Pelatihan relawan tentang analisa risiko, kesiapsiagaan dan Operasi Tanggap Darurat

4.     Jadwal kegiatan praktek simulasi tahunan

Secara khusus, untuk memastikan pembangunan desa tangguh bencana yang sensitif dan responsif gender, peserta menyepakati tiga hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan rencana aksi di atas, yaitu:

  1. Pelibatan perempuan di semua kegiatan pemerintah desa, dan dimulai dari dusun. Pelibatan tersebut tidak hanya dalam makna menghadirkan perempuan dalam kegiatan, tetapi juga memberikan kesempatan dan mendorong perempuan untuk memberikan pendapatnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.
  2. Meningkatkan kapasitas perempuan, bersama-sama dengan berbagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat desa, seperti dengan pelaksanaan pelatihan. Apabila tidak bisa dilakukan secara bersamaan, maka perempuan dapat diberikan pelatihan secara tersendiri.
  3. Menggunakan data pilah berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, tingkatan akses, sebagai dasar dalam penyusunan rencana kegiatan di desa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan manfaat kepada semua kelompok di desa, khususnya perempuan dan kelompok rentan.
Foto bersama setelah selesai workshop

REKOMENDASI

Dari perspektif program Partners for Resilience-Strategic Partnership (PfR-SP) yang dilaksanakan oleh CARE, berikut adalah rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti:

  1. Bekerjasama dengan Kementerian Desa dan BNPB, CARE perlu advokasi peraturan penggunaan dana tak terduga 1% dari dana desa untuk tanggap darurat ke Kementerian Dalam Negeri, agar tidak mengharuskan SK Bupati sebagai syarat penggunaan dana tersebut, tetapi cukup dengan SK Kepala Desa.
  2. Berdasarkan hasil yang diharapkan dari program PfR-SP, yaitu integrasi pengelolaan risiko terpadu (PRT) dalam rencana pembangunan desa dan alokasi dana desa untuk kegiatan IRM, maka CARE perlu memfasilitasi integrasi rencana aksi desa ke dalam RKPDesa tahun 2019. Rekomendasi aksi yang dibangun dari 20 indikator desa tangguh bencana juga merupakan bagian dari PRT.
  3. Untuk melaksanakan rencana aksi desa, karena desa-desa tersebut banyak yang belum pernah dilatih desa tangguh bencana, maka CARE bersama dengan BPBD dan LSM lain di Kabupaten Kupang seperti PMPB, WVI, dan ASB dapat menyediakan tenaga pendampingan teknis bagi desa. Misalnya, ketika desa akan membentuk forum PRB desa, atau melatih relawan, atau membuat rencana penanggulangan bencana, dapat didampingi agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman desa tangguh bencana.
  4. Rekap hasil penilaian desa tangguh bencana perlu disampaikan kepada BNPB agar bisa dimasukan dalam database BNPB sebagai dukungan dari target nasional untuk mencapai 5000 desa tangguh bencana pada tahun 2019. Kemudian, pada akhir tahun 2019, penilaian desa tangguh secara mandiri perlu dilakukan kembali untuk melihat peningkatan capaian indikator desa tangguh. ***Chasan Ascholani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *